Pasuruan, 11 Desember 2025 – PT Riset Perkebunan Nusantara (PT RPN) melalui Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) menerima kunjungan kerja reses Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai upaya memperkuat sinergi dalam pengembangan industri gula nasional. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi terkait program swasembada gula nasional tahun 2025–2026.
Rombongan Komisi IV DPR RI disambut oleh jajaran manajemen P3GI dan diajak meninjau kawasan Museum Gula yang dikelola sebagai pusat edukasi sekaligus pelestarian sejarah industri gula Indonesia. Dalam kunjungan tersebut, rombongan memperoleh penjelasan mengenai perjalanan panjang industri gula nasional serta peran strategis riset dan inovasi dalam mendukung keberlanjutan sektor pergulaan.
Dalam sambutannya, anggota Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pengembangan areal tebu seluas 100 ribu hektare pada 2025–2026, sebagai tahap awal menuju perluasan hingga 200 ribu hektare secara nasional.
Target tersebut dinilai sebagai kebijakan strategis yang membutuhkan pengawalan bersama agar dapat diimplementasikan secara efektif.
Ia mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut, antara lain keterbatasan benih unggul bermutu, rendahnya tingkat mekanisasi, tingginya kebutuhan pembiayaan di luar APBN, keterbatasan subsidi, kapasitas pabrik gula yang belum optimal, serta keterbatasan ketersediaan lahan.
Menurutnya, keberhasilan swasembada gula nasional sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, termasuk kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor kehutanan, serta lembaga riset seperti PT RPN.
“Tanpa sinergi yang kuat, target pengembangan 200 ribu hektare akan sulit tercapai. Namun dengan kerja sama yang solid, hal ini dapat menjadi lompatan penting dalam penguatan kemandirian gula nasional,” ujarnya.
Ahmad Yohan menegaskan bahwa Komisi IV DPR RI akan terus mengawal program swasembada gula dari aspek regulasi, penganggaran, dan pengawasan. Dukungan terhadap penyediaan benih unggul, pupuk, mekanisasi, penyuluhan, hingga modernisasi pabrik gula perlu menjadi perhatian serius dalam kebijakan nasional.
Selain itu, Ia menekankan pentingnya keberpihakan kebijakan pergulaan kepada petani tebu sebagai fondasi utama industri gula nasional.
“Petani adalah fundasi utama industri gula. Oleh karena itu, kebijakan gula harus benar-benar berpihak kepada mereka,” ujarnya.
Melalui kunjungan kerja reses ini, Komisi IV DPR RI berharap terbangun peta jalan yang jelas, terukur, dan implementatif untuk mempercepat terwujudnya swasembada gula nasional. Sinergi antara PT RPN dan para pemangku kepentingan diharapkan dapat diwujudkan dalam langkah nyata guna mendukung ketahanan pangan dan kemandirian gula Indonesia.
—
Keterangan Lebih Lanjut:
Divisi Sekretariat Perusahaan
PT Riset Perkebunan Nusantara
Ponsel: 0811-1380-3523
Email: [email protected]